Sekda Konawe Pimpin Rapat Koordinasi Bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan

KONAWE – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand, S.P., M.H., memimpin rapat koordinasi bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di Ruang Rapat Inowa, Kamis  (6/8/2026). 

Rapat tersebut membahas inventarisasi dan verifikasi usulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta penyelesaian penguasaan lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan, perangkat daerah terkait, camat, serta kepala desa dari sejumlah wilayah yang mengajukan usulan TORA. Dalam rapat tersebut, masing-masing pemerintah desa memaparkan kondisi wilayah, luas lahan yang diusulkan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses inventarisasi dan verifikasi.

Dalam arahannya, Sekda Konawe menegaskan bahwa seluruh usulan harus didasarkan pada data yang valid dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ia meminta pemerintah desa menyusun usulan secara cermat dengan melengkapi dokumen pendukung, seperti titik koordinat, batas wilayah, identitas objek, dan informasi mengenai keberadaan permukiman maupun fasilitas umum.

Menurut Sekda, akurasi data menjadi faktor penting dalam mempercepat proses verifikasi sekaligus menghindari terjadinya kesalahan dalam penetapan lokasi. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta mengedepankan koordinasi dan keterbukaan informasi agar setiap usulan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat juga menjadi forum untuk mengevaluasi sejumlah usulan dari desa-desa yang masih memiliki lahan berada di dalam kawasan hutan. Berbagai masukan dari pemerintah desa dan tim teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan menjadi bahan penyempurnaan data sebelum diajukan ke tahapan selanjutnya.

Sekda turut mengapresiasi upaya pemerintah desa yang telah melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah sebagai dasar penyusunan usulan. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan terus diperkuat sehingga proses penyelesaian penguasaan lahan dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Konawe menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan penyelesaian persoalan penguasaan lahan dalam kawasan hutan sesuai regulasi yang berlaku. Diharapkan, hasil koordinasi tersebut dapat menjadi dasar dalam mewujudkan penataan kawasan hutan yang lebih tertib serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Kominfo Journalist  Network

[Tim Dokumentasi dan Publikasi Diskominfo]

Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Kominfo – 0823-5711-2313